TELUK KUANTAN - Sudah lima bulan mengemban amanah sebagai wakil rakyat, sejumlah kepentingan rakyat terkesan diabaikan oleh Anggota DPRD Kuansing. Dimana, Mereka seakan tidak peduli dengan kondisi yang dialami rakyat saat ini. Sehingga wajar, mahasiswa Kuansing menilai, para anggota DPRD Kuansing ini tidak mengetahui tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) di lembaga legislatif tersebut.

Dalam keterangan tertulis, Prigus mengatakan bahwa sangat miris melihat Pimpinan dan Anggota DPRD Kuansing yang seakan tutup mata dengan rakyat.

"Pimpinan dan anggota sama saja. Mereka tak peduli dengan apa yang terjadi saat ini. Seakan negeri ini tidak punya wakil rakyat sebagai tempatnya mengadukan nasib," ujar mahasiswa Kuansing yang juga aktivis sosial ini dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa, (4/2/2025).

Menurutnya ada sejumlah persoalan yang menyangkut hajat kehidupan bermasyarakat di Kuansing. Mulai dari ribuan honorer, perangkat desa yang haknya tidak dibayar selama 2024 lalu. Dan ada yang 3 hingga 6 bulan haknya tidak diberikan pemerintah daerah Kuansing.

"Ini sebenarnya bergejolak. Tapi mereka tidak tahu kenapa harus mengadu. Karena mereka menilai, DPRD di Kuansing ini hanya boneka," ucap Prigus.

Kemudian, ada juga soal dugaan malpraktek di RSUD Kuansing. Dimana ada indikasi malpraktek yang sangat jelas bahkan menimbulkan kekhawatiran dari pihak RSUD akan persoalan ini. Karena juga ada indikasi pihak RSUD melakukan perbuatan melawan hukum.

"Sudah ribut. Tapi dewan tak juga bersikap. Bahkan korban dugaan malpraktek itu dikabarkan sudah meninggal. Ini kan soal kemanusian. Tapi DPRD diam aja," katanya.

Selanjutnya, soal kisruh peralihan Ketua DPRD Kuansing dari Juprizal kepada Reki Fitro. Kondisi ini diakui Prigus, juga berdampak terhadap melemahnya DPRD Kuansing. Pasalnya, Juprizal yang dinilai terlalu ngotot bertahan di jabatannya itu tak kunjung rela memberikannya kepada kompatriotnya di Gerindra Kuansing itu.

"Karena dulu Juprizal kan belum mau diganti, karena masih ada upaya menggugat ke Mahkamah partainya. Dan hasilnya kan sudah ada. Gugatannya ditolak. Tapi sampai sekarang, Juprizal masih banyak alasan untuk mempertahankannya," katanya.

Padahal kemarin (Senin,red) Juprizal sudah agendakan rapat banmus. Ini salah satu agendanya adalah pelantikan Reki Fitro sebagai Ketua DPRD Kuansing. Tapi Juprizal malah membatalkan banmus dengan alasan menunggu putusan MK. Jadi, apa hubungannya MK dengan agenda DPRD. Ini kan sudah mengada-ngada. Sudah tak benar mereka," jelasnya melanjutkan.

Dan lebih parahnya lagi, para wakil ketua di DPRD Kuansing pun mandul. Padahal mereka bisa melanjutkan melaksanakan rapat banmus meski ketua berhalangan. Karena ketidaktahuannya akan tupoksi, menurut Prigus, wajar Wakil ketua 1 dan 2 DPRD Kuansing ini tak berani.

"Ini juga bentuk mengabaikan kepentingan rakyat. Seakan mereka itu bisa berbuat sesukanya. Padahal ada agenda penting yang menyangkut hajat Kuansing yang mereka abaikan. Ya, beginilah kalau yang jadi dewan tu karena ehe," katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Kuansing, Juprizal, mendadak membatalkan rapat Badan Musyawarah DPRD yang seharusnya diselenggarakan pada Senin, (3/2/2025).

Padahal, rapat yang telah terjadwal itu membahas agenda penting yang akan dilakukan anggota dewan terkait tugasnya di masyarakat. Lebih lucunya lagi, para wakil ketua pun tak berkutik meski dimandatkan UU sebagai pimpinan DPRD.

"Sehingga wajar juga banyak warga menyebut, DPRD Kuansing itu sekarang menjadi Dinas DPRD," katanya. ***/Rls.