KUANSING - Calon kepala Daerah (Cakada) petahana harus menjalani cuti di luar tanggungan negara selama 70 hari jika berkonsentrasi pada Pilkada serentak 2024. Termasuk calon kepala daerah petahana di negeri Pacu Jalur, Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. 

Sebagaimana tertuang dalam pasal 70 ayat (3) UU No.10/2016 tentang Pilkada. Merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) No. 2/2024 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, masa kampanye Pilkada berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024. 

Sehingga untuk menutupi kekosongan jabatan kepala daerah selama ditinggal cuti, akan diisi oleh pejabat pelaksana tugas (plt) atau penjabat sementara (pjs) kepala daerah. Akan ada nantinya Pjs Bupati Kuansing dari Pemprov Riau.

Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPUH) meminta Bawaslu Kuansing untuk mencopot seluruh atribut Bupati dengan wajah Suhardiman Amby diseluruh fasilitas pemerintah jika tahapan cuti kampanye calon petahana tersebut telah dimulai.

"Jika calon Bupati petahana sudah memasuki masa cuti, demi penegakan hukum pemilu, kami mendesak Bawaslu Kuansing untuk mencopot seluruh atribut Bupati seperti wajah atau identitas yang mengidentikkan dengan calon petahana Suhardiman Amby diseluruh fasilitas pemerintah, fasilitas umum," tegas koordinator Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPUH) di Teluk Kuantan, Sabtu pagi (07/09/2024).

Masih kata Prigus Pendra, pihaknya mendesak agar Bawaslu Kuansing harus tegak lurus dalam kontestasi Pilkada 2024 dan berlaku adil saat masa cuti yang sudah ditetapkan itu berlaku.

"Seperti di mobil, sekolah, puskesmas, dan di seluruh bangunan pemerintah. Kami mendesak Bawaslu mencopot seluruh atribut Bupati yang ada poto Suhardiman. Terhitung hari dimulainya cuti itu ditetapkan.” pungkasnya.***